Bandara Frans Kaisiepo Jadi Bandara Internasional, Pemerintah Diminta Perkuat Dukungan APBN

Bandara Frans Kaisiepo Jadi Bandara Internasional, Pemerintah Diminta Perkuat Dukungan APBN

Bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak--Istimewa

PAPUA.DISWAY.ID - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menetapkan Bandara Frans Kaisiepo di Biak, Papua, sebagai bandara internasional. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Papua dalam memperkuat konektivitas udara kawasan timur Indonesia sekaligus membuka akses langsung ke kawasan Pasifik dan dunia.

Status tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025. Dengan status baru ini, Bandara Biak diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi melalui sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi di kawasan timur.

Papua Jadi Pintu Gerbang Pasifik

Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra, menyebut penetapan Bandara Frans Kaisiepo sebagai langkah besar dalam memajukan Papua secara menyeluruh.

BACA JUGA:Status Internasional Bandara Biak Resmi Aktif Lagi, Penerbangan Luar Negeri Segera Dibuka

“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja. Ini sesuatu yang menggembirakan bagi kita,” ujar Markus di Biak, Jumat (15/8/2025).

Sejalan dengan peningkatan status bandara, maskapai Airnorth dari Australia telah membuka rute penerbangan internasional Darwin–Biak pada Minggu (28/9/2025). Penerbangan perdana ini diharapkan mampu menarik minat wisatawan dan investor dari negara tetangga.

“Penerbangan ini membawa puluhan wisatawan Australia dan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan turis ke Pulau Biak Numfor,” kata Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor, Simon Rumaropen, dikutip dari Antara.

BACA JUGA:Airnorth Resmi Buka Penerbangan Darwin–Biak, Papua Jadi Magnet Wisata Baru

Bandara Biak Siap Jadi Hub Udara Timur Indonesia

Bandara Frans Kaisiepo merupakan salah satu bandara tertua di Indonesia. Dengan runway sepanjang 3.571 meter, bandara ini mampu menampung pesawat berbadan lebar dan kargo besar. Pengelolaannya berada di bawah PT Angkasa Pura Indonesia (API) sejak 1990, namun sebagian besar pengembangan dilakukan melalui pola subsidi silang dari bandara lain.

General Manager PT Bandara Frans Kaisiepo Biak, Iwan Sanusi Libere, menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pengembangan fasilitas bandara.

“Untuk mewujudkan bandara internasional yang siap menjadi hub Pasifik, peran pemerintah pusat melalui APBN menjadi kunci. Dukungan anggaran negara dapat mempercepat peningkatan fasilitas, menyediakan subsidi transportasi, dan membuka rute internasional reguler ke negara-negara Pasifik,” ujar Iwan, dikutip dari RRI, Minggu (5/10/2025).

BACA JUGA:Semarak HUT ke-80 TNI di Papua, Kodam XVII/Cenderawasih Tampilkan Parade Tiga Matra

Butuh Dukungan APBN untuk Infrastruktur dan Fasilitas

Rencana pengembangan Bandara Biak mencakup terminal internasional baru, cargo village, fasilitas logistik, serta area imigrasi dan keamanan yang sesuai standar bandara global. Selain itu, penguatan sistem transportasi darat di sekitar bandara juga menjadi bagian penting agar akses logistik dan penumpang lebih efisien.

“Dengan strategi tersebut, Bandara Biak tidak hanya mendukung pemerintahan provinsi baru Papua Utara, tetapi juga berfungsi sebagai hub udara strategis Indonesia di Pasifik. Ini akan memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pembangunan Papua secara menyeluruh,” jelas Iwan.

BACA JUGA:Tiga Jenazah Ditemukan di Tambang Freeport Papua, Dua Lainnya Masih Dalam Pencarian

Dorongan Sinergi Pemerintah dan Swasta

Pemerintah daerah berharap pengembangan Bandara Biak mendapatkan dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, swasta, maupun lembaga internasional. Dengan status bandara internasional, Biak diharapkan dapat menjadi simpul utama ekonomi dan pariwisata di kawasan timur Indonesia.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mempercepat pembangunan konektivitas udara nasional, serta memperluas jangkauan transportasi yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan dukungan APBN di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Sumber: