Gubernur Matius Fakhiri Tegaskan Reformasi Birokrasi Melayani dan Transparan di Papua

PAPUA.DISWAY.ID - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan komitmennya untuk membangun budaya birokrasi yang melayani, disiplin, dan transparan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Langkah ini menjadi bagian penting dari agenda reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Fakhiri saat memimpin apel gabungan ASN di Kantor Gubernur Papua, Rabu (15/10/2025).

Dalam arahannya, ia menekankan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik secara profesional tanpa pungutan biaya.

“Kantor gubernur adalah rumah rakyat. Pelayanan harus diberikan secara terbuka dan tanpa biaya,” tegas Fakhiri.

Pelayanan Terbuka dan Komunikasi Langsung

Gubernur Fakhiri juga membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pintu Kantor Gubernur dan ruang kerjanya terbuka bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.

Menurutnya, keterbukaan dan dialog menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Kita harus hadir di tengah masyarakat. Keterbukaan adalah dasar membangun kepercayaan publik,” ujar Fakhiri.

Selain aspek pelayanan, Fakhiri mengingatkan pentingnya disiplin, integritas, dan akuntabilitas keuangan di setiap perangkat daerah. Ia meminta agar seluruh pejabat menggunakan anggaran publik secara hati-hati dan transparan.

“Tidak boleh ada lagi penyimpangan kecil-kecilan. Semua harus bekerja jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya menegaskan.

Perintah Tegas Soal Hak ASN

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk menghitung ulang seluruh hak ASN yang belum dibayarkan.

Ia menargetkan seluruh gaji dan tunjangan yang tertunda segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja pelayanan publik.

“Bayarkan seluruh hak ASN tepat waktu agar tidak mengganggu kinerja pelayanan,” tegasnya.

Fakhiri menilai, kesejahteraan pegawai menjadi faktor penting dalam menciptakan birokrasi yang produktif dan berintegritas. Ia juga mengingatkan agar setiap ASN menjadi teladan bagi masyarakat dalam bekerja dengan tanggung jawab dan moralitas tinggi.

Dorong ASN Jadi Motor Perubahan

Gubernur Fakhiri berharap seluruh aparatur sipil negara di Papua menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, dengan menjadikan pelayanan publik sebagai panggilan moral, bukan sekadar kewajiban administratif.

“Kita ingin Papua menjadi contoh daerah yang jujur, tertib, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati,” ujarnya menutup arahannya.

Menurutnya, reformasi birokrasi di Papua harus dimulai dari perubahan budaya kerja, yang menempatkan integritas, pelayanan, dan keadilan sebagai nilai utama pemerintahan.

Sumber: