PAPUA.DISWAY.ID - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Lukman F. Laisa, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sejumlah bandara dan lapangan terbang (lapter) di Papua yang melayani penerbangan perintis. Banyak di antaranya belum memenuhi standar keselamatan minimal, bahkan belum tersertifikasi secara resmi.
“Kondisi bandara kecil di Papua banyak yang memprihatinkan. Dari 221 lapangan terbang, baru 68 bandara kecil yang tersertifikasi dan 153 baru sebatas terverifikasi,” kata Lukman dalam Rapat Koordinasi Wilayah Otoritas Bandara Wilayah IX dan X di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (17/11/2025).
Ia menyebutkan salah satu permasalahan utama adalah belum adanya pagar pengaman di sekeliling landasan pacu sehingga rentan dilintasi masyarakat atau hewan ternak, mengganggu keselamatan penerbangan.
Lukman berharap pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam meningkatkan infrastruktur bandara kecil. “Penerbangan adalah akses utama di Papua. Kalau bandara tidak aman, bagaimana masyarakat bisa dilayani dengan baik?” tegasnya.
BACA JUGA:Operasi Zebra Cartenz 2025 Resmi Dimulai, 8 Pelanggaran Lalu Lintas Jadi Sasaran Utama di Papua
Bupati Intan Jaya Desak Runway Diaspal dan Tiket Disubsidi
Menanggapi hal tersebut, Bupati Intan Jaya, Ainer Maisini, menyampaikan pihaknya memiliki 13 lapangan terbang di delapan distrik yang mampu didarati pesawat jenis berbadan kecil, seperti Caravan. Namun, runway di sana belum diaspal, sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal.
"Kami sangat berharap Kementerian Perhubungan bisa membantu pengaspalan runway di Intan Jaya," ujar Ainer.
Ainer juga menyoroti tingginya harga tiket penerbangan di daerahnya. Tiket rute Nabire–Intan Jaya saat ini mencapai Rp 3–4 juta per orang sekali jalan.
BACA JUGA:Menteri UMKM: Pelaku Usaha Mikro Papua Adalah Simbol Ketangguhan Bangsa
"Tiket dari Nabire ke Intan Jaya hampir sama dengan tiket Timika–Jakarta. Ini tentu memberatkan masyarakat di daerah terisolasi," jelasnya.
Ia mendesak pemerintah pusat dan Provinsi Papua Tengah memberikan subsidi tiket penerbangan agar aksesibilitas masyarakat tidak terhambat.
“Jika bisa, subsidi tiket melalui APBN dan APBD sangat dibutuhkan agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tutupnya.