Ini Penyebab Rumah Sakit di Papua Gagal Tangani Irene Sokoy, Menkes Budi Beberkan Fakta

PAPUA.DISWAY.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap sejumlah faktor mendasar yang menyebabkan rumah sakit di Papua gagal menangani kondisi gawat darurat almarhumah Irene Sokoy. Kasus ibu hamil asal Jayapura itu menjadi perhatian publik setelah diduga ditolak empat rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia bersama bayinya.

Dalam konferensi pers terkait hasil investigasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan persoalan layanan gawat darurat tidak hanya terjadi di Papua, melainkan juga di banyak daerah lain.

“Masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi,” kata Budi di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

BACA JUGA:Kronologi Mahasiswa Papua Dikeroyok Massa di Unila, Berakhir Damai

Kekurangan Dokter Spesialis, Akar Masalah Penanganan Gawat Darurat

Budi menjelaskan salah satu penyebab utama rumah sakit di Papua tidak bisa menangani kondisi Irene adalah keterbatasan tenaga dokter spesialis, terutama spesialis obstetri-ginekologi (obgyn) dan anestesi.

Ketiadaan dokter pengganti ketika dokter sedang studi atau pelatihan menyebabkan layanan operasi dan tindakan darurat tidak dapat dilakukan.

“Kekurangan dokter spesialis dalam hal ini obgyn dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasian kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa,” ujarnya.

Untuk mengatasi krisis SDM tersebut, Kemenkes mempercepat program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital based) dan merekrut lebih banyak putra-putri daerah agar tetap bertugas di wilayah asal.

“Putra-putri daerah agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi, supaya bisa menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka,” jelas Budi.

BACA JUGA:Puan Maharani Soroti Ibu Hamil Meninggal di Jayapura, DPR Siap Turun Tangan

Tata Kelola Rumah Sakit Dinilai Lemah

Selain kekurangan tenaga kesehatan, Budi juga menyoroti lemahnya tata kelola rumah sakit daerah yang berdampak langsung pada pelayanan.

Salah satu contoh ialah renovasi seluruh ruang operasi secara bersamaan, membuat rumah sakit tidak memiliki ruang tindakan darurat yang bisa digunakan.

“Pak Gubernur sudah datang ke sini minta didampingi supaya rumah sakit di sana beroperasi lebih bagus. Masa sih punya ruang operasi semuanya direnovasi. Harusnya bisa bertahap. Kasian, artinya nggak bisa operasi,” kata Budi.

Kemenkes telah menugaskan RSUP Dr. Sardjito untuk mendampingi Papua dalam pembenahan layanan medis dan manajemen rumah sakit.

BACA JUGA:Kondisi Bandara Perintis di Papua Memprihatinkan, Kemenhub Dorong Sertifikasi dan Pengamanan

Sistem Rujukan Lemah karena Data Tidak Diisi

Masalah lain yang ditemukan adalah minimnya kedisiplinan rumah sakit mengisi data rujukan nasional. Akibatnya, dokter IGD tidak memperoleh informasi ketersediaan fasilitas maupun dokter spesialis rumah sakit tujuan.

“Ini cuma disiplin mengisi data yang masih terjadi, karena tata kelola atau manajemen rumah sakitnya belum bagus,” ungkapnya.

Kemenkes: Tidak Ada Alasan Menolak Pasien Gawat Darurat

Budi menegaskan, Undang-Undang Kesehatan yang baru memberi sanksi tegas kepada pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien dalam kondisi gawat darurat.

“BPJS Kesehatan pasti akan membayar, jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani,” tegasnya.

BACA JUGA:Trans Papua Jayapura-Wamena Ditargetkan Selesai 2026, Gubernur: Teraspal Penuh dan Siap Dongkrak Ekonomi

Evaluasi Layanan Kesehatan Papua Berlanjut 3 Bulan Ke Depan

Sebagai tindak lanjut, Kemenkes akan kembali ke Papua dalam tiga bulan untuk mengevaluasi peningkatan layanan di seluruh rumah sakit.

“Kita harapkan kondisi layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit di Provinsi Papua bisa kita tingkatkan dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” tutup Budi.

Sumber: