RAPBN 2026, Papua Terima Manfaat Tertinggi Rp12,5 Juta per Penduduk

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati--Dok. Kemenkeu
PAPUA.DISWAY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Papua menjadi wilayah yang menerima manfaat belanja negara tertinggi per kapita dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Setiap penduduk di Maluku dan Papua diperkirakan mendapat manfaat hingga Rp12,5 juta per orang, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
“Jawa mungkin paling kecil karena penduduknya paling banyak, Rp5,1 juta per penduduk. Sementara di Maluku dan Papua manfaatnya bisa mencapai Rp12,5 juta per kapita,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja virtual dengan Komite IV DPD RI, Selasa (2/9/2025).
BACA JUGA:Program MBG di Jayapura, Bupati Yunus Wonda Ajak Warga Manfaatkan Lahan untuk Pangan
Secara rinci, ia memaparkan manfaat belanja RAPBN 2026 per penduduk: Sumatra Rp5,6 juta, Kalimantan Rp8,5 juta, Sulawesi Rp7,3 juta, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta, dan Jawa Rp5,1 juta.
Sri Mulyani menegaskan bahwa alokasi tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk pemerataan pembangunan, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk lebih sedikit namun masih tertinggal.
“Ini APBN melalui belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah menunjukkan redistribusi. Daerah yang masih tertinggal, penduduknya lebih sedikit akan mendapatkan per penduduknya lebih tinggi,” jelasnya.
Menurutnya, manfaat tersebut terutama berasal dari tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan cek kesehatan gratis.
BACA JUGA:Pemprov Papua Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak, 25 Ton Beras Tersalurkan
Sri Mulyani juga menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo memangkas anggaran untuk daerah. Meski dana transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 turun menjadi Rp650 triliun atau susut 29 persen dari tahun ini, pemerintah tetap menyalurkan belanja pusat senilai Rp1.376,9 triliun yang juga dinikmati masyarakat di daerah.
“Jangan sampai ada persepsi seolah-olah anggaran daerah dipotong. Belanja pusat itu dinikmati masyarakat di daerah, termasuk melalui program-program penting yang langsung menyentuh rakyat,” tegasnya.
Dari total belanja pusat, dua pos terbesar adalah subsidi energi dan kompensasi Rp381,3 triliun, serta program MBG yang menelan Rp335 triliun.
Sumber: