Namun demikian, secara konstitusional tidak ada negara dalam negara.
Sehingga kelompok tersebut tidak sah di mata hukum, apalagi jika melakukan perlawanan terhadap pemerintahan setempat.
Elisa mengatakan bahwa kelompok ini telah menyimpang, menyebarkan berbagai narasi menyesatkan.
BACA JUGA:Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Kenang Kembali Keberadaannya di Jakarta
Secara hukum kelompok ini harus ditindak untuk mempertanggungjawabkan atas aksinya.
"Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa kelompok yang menamakan diri NRFPB tidak sah secara konstitusi.
"Mereka telah menyebarkan narasi menyesatkan dan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum," tambahnya.
Elisa menambahkan, pihaknya akan melibatkan unsur TNI dan Polri untuk tindakan hukum.
BACA JUGA:Waspada! Peringatan Dini Cuaca Papua Hari Ini: Hujan Plus Dingin!
"Kami akan bersinergi dengan TNI dan Polri untuk melakukan pemetaan, penindakan, serta pencegahan lanjutan terhadap aktivitas separatis.
"Masyarakat kami imbau untuk tidak terprovokasi," paparnya.
Seperti dilihat Disway Papua, kelompok yang mengatasnamakan NFRPB ini mendatangi sejumlah kontar pemerintahan.
Dari video, kelompok ini pertama kali mendatangi kantor Wali Kota Sorong.
BACA JUGA:Telkomsel Kehilangan Arah? Market Share Anjlok dan Investasi Digital Belum Cuan
Kemudian mereka yang datang memakaian pakaian mirip tentara itu mendatangi Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Lalu mereka juga mendatangi kantor MPR Papua Barat Daya, Ditpolairud Polda Papua Barat Daya, hingga Polresta Sorong Kota.