Gubernur Mathius Fakhiri Usulkan 14.882 Unit Rumah Layak Huni ke Kementerian PKP

PAPUA.DISWAY.ID - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengajukan pembangunan dan rehabilitasi 14.882 unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Usulan tersebut disampaikan dalam rangka mendukung program nasional “3 Juta Rumah Layak Huni” yang digagas pemerintah pusat.

“Pada Selasa (11/11), kami telah melakukan pertemuan yang membahas tentang pembangunan tiga juta rumah layak huni,” ujar Mathius di Jayapura, dikutip dari Antara, Rabu (12/11/2025).

Menurut Gubernur, usulan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni ini tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Adapun rinciannya yaitu:

BACA JUGA:Sekolah Rakyat Jadi Solusi, Pemulung Bantar Gebang Harap Anak Tak Wariskan Kemiskinan

• Kota Jayapura sebanyak 3.512 unit
• Kabupaten Keerom 2.504 unit
• Kabupaten Kepulauan Yapen 1.201 unit
• Kabupaten Jayapura 2.671 unit
• Kabupaten Supiori 1.046 unit
• Kabupaten Waropen 471 unit
• Kabupaten Sarmi 335 unit
• Kabupaten Mamberamo Raya 293 unit
• Kabupaten Biak Numfor 2.849 unit rumah

BACA JUGA:Mama Papua Optimistis Anaknya Bisa Kuliah di Luar Negeri Berkat Sekolah Garuda

“Program ini sangat penting untuk mendukung visi Papua Cerdas, Sejahtera, Harmoni (CERAH), terutama dalam mengurangi angka kemiskinan dan memperkuat kualitas hidup masyarakat Papua,” jelas Mathius.

Gubernur berharap agar usulan ini segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang masih belum memiliki hunian layak.

“Kami berharap kerja sama ini dapat segera terealisasi agar masyarakat berpenghasilan rendah di Papua bisa memiliki rumah yang layak dan sehat,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambut baik usulan tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung program pembangunan perumahan rakyat.

BACA JUGA:Menko Polkam Tinjau PYCH di Jayapura: Papua Harus Aman untuk Berkembang

“Kami (Kementerian PKP) tentu akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk program perumahan yang merupakan terobosan dari Presiden Prabowo,” kata Maruarar.

Lebih lanjut, Maruarar menekankan pentingnya penyelarasan data antara Kementerian PKP dan Pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan validitas jumlah keluarga yang belum memiliki hunian layak.

“Saya juga minta agar data masyarakat Papua diperhatikan. Data BPS yang diserahkan harus dikonsolidasikan kembali melalui Kepala Dinas terkait dan Dirjen kami agar selaras,” ujarnya.

Program pembangunan 14.882 rumah layak huni ini diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, sekaligus mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua.

Sumber: