Pemerintah Targetkan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Beroperasi Penuh 2028

PAPUA.DISWAY.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua agar dapat beroperasi penuh pada tahun 2028.

Hal ini disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (19/8/2025).

“Pertemuan ini menindaklanjuti hasil RDP dengan Komisi II DPR, yang menyepakati pembangunan infrastruktur DOB Papua harus bisa operasional di tahun 2028,” ujar Ribka.

BACA JUGA:Remisi HUT ke-80 RI, 76 Narapidana di Papua Langsung Hirup Udara Bebas

Progres DOB Papua: Papua Selatan Paling Maju

Dalam rapat tersebut, Kementerian PU memaparkan perkembangan terkini pembangunan DOB Papua.

• Papua Selatan: progres pembangunan telah mencapai 67 persen.
• Papua Barat Daya: pembangunan baru sekitar 20–30 persen.
• Papua Tengah: proses lelang masih berlangsung, dengan target kontrak diteken pada Oktober 2025.
• Papua Pegunungan: pembangunan menunggu pemindahan lokasi pusat pemerintahan, dengan target readiness criteria (RC) rampung akhir Agustus 2025.

BACA JUGA:Resepsi Kenegaraan HUT RI di Jayapura Jadi Wadah Refleksi dan Syukur Masyarakat Papua

“Sesuai amanat undang-undang, pendampingan DOB berakhir 2025. Namun, karena pemerintahannya baru, target operasional penuh dipastikan berjalan pada 2028,” jelas Ribka.

Fokus Pembangunan Kantor Pemerintahan

Ribka menambahkan, pembangunan DOB mencakup kantor gubernur, kantor DPR Papua, hingga Majelis Rakyat Papua (MRP). Selain itu, turut dibangun rumah layak huni, akses jalan, dan drainase untuk mendukung pusat pemerintahan.

Pembangunan dilakukan dengan skema dana gabungan APBN dan APBD. Namun, biaya di Papua Pegunungan disebut lebih tinggi karena faktor geografis.

BACA JUGA:Biak Numfor Terima 7 Dokter Penugasan Khusus dari Kemenkes RI

“Skema pembiayaan sudah jelas, ada yang dibiayai APBN, ada yang dari APBD. Kami butuh dukungan lintas kementerian agar progres lebih cepat,” imbuhnya.

Sinergi Lintas Kementerian dan Pemda

Ribka menegaskan, Kemendagri bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PU, dan Bappenas terus memperkuat koordinasi. Bahkan, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait turun langsung meninjau Papua Pegunungan untuk menetapkan lokasi pembangunan kantor pemerintahan.

“Setiap bulan kita akan melakukan rapat evaluasi rutin bersama K/L terkait. Ini untuk memastikan seluruh DOB Papua siap operasional sesuai target,” tandasnya.

Sumber: