Raymond menegaskan, secara prinsip masyarakat adat tidak menolak pembangunan, namun meminta penyelesaian pemetaan wilayah adat terlebih dahulu.
“Program Presiden ini bertujuan membantu daerah terisolir, menopang ketahanan pangan dan irigasi. Tetapi pemetaan wilayah adat antar marga belum diselesaikan secara baik. Itu yang menjadi akar masalah,” ungkapnya.
BACA JUGA:Wagub Papua Tinjau Klinik Walihole Yoka, Dorong Layanan HIV Aktif Kembali
Tim MRP Tiba di Biak, Serap Aspirasi Masyarakat
Tim kerja MRP yang berjumlah 19 orang tiba di Kota Biak pada Kamis (29/1/2026), dipimpin langsung oleh Ketua MRP Nerlince Wamuar. Setibanya di Biak, tim langsung menyerap aspirasi masyarakat adat terkait rencana pembangunan Kompi Pertahanan (TP) 858 di atas tanah adat Binpewer.
“Menindaklanjuti Asta Cita Presiden kita Bapak Prabowo yaitu ketahanan pangan tetapi ada sedikit masalah yang terjadi di sana, MRP harus turun ke Kabupaten Biak untuk menyelesaikan,” ujar Nerlince.
Aspirasi penolakan disampaikan melalui lembaga adat resmi Badan Permusyawaratan Hukum (BPH) Kainkain Karkara Byak. Dokumen penolakan diserahkan oleh Sekjen BPH Kainkain Karkara Biak sekaligus Ketua Dewan Pelaksana Harian Dewan Suku Biak, Gerald Kafiar, kepada Ketua MRP.
Tanah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan tersebut diketahui merupakan hak ulayat 18 marga Suku Biak yang hingga kini menyatakan sikap menolak pembangunan fasilitas militer di wilayah mereka.
MRP menegaskan dukungannya terhadap pembangunan sepanjang tidak menimbulkan konflik horizontal dan tetap menghormati hak-hak adat masyarakat setempat.