PAPUA.DISWAY.ID - Gubernur Papua Mathius Fakhiri memaparkan sejumlah isu strategis di kawasan perbatasan Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG) dan Republik Palau. Paparan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Perbatasan Wilayah Negara di Komisi II DPR RI, Rabu (21/1/2026).
“Kurang lebih ada enam isu strategis di Kawasan Perbatasan,” ujar Mathius Fakhiri dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kerawanan Keamanan Jadi Isu Utama
Isu pertama yang disoroti adalah kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan (hankam) serta ketertiban masyarakat. Menurut Mathius, kawasan perbatasan kerap dimanfaatkan sebagai jalur pelarian pelanggar hukum.
“Perbatasan seolah sebagai tempat pelarian pelanggar hukum,” ujarnya.
BACA JUGA:Front Mahasiswa Yahukimo Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPRD Yahukimo
Kemiskinan dan Keterisolasian Masih Tinggi
Isu kedua berkaitan dengan keterisolasian wilayah dan ketertinggalan pembangunan. Mathius menyebut tingkat kemiskinan di kawasan perbatasan masih relatif tinggi.
“Tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses pendidikan dan kesehatan terbatas serta kapasitas SDM masyarakat perbatasan belum optimal,” ujar mantan Kapolda Papua tersebut.
Masalah Hak Ulayat dan Batas Negara
Isu ketiga menyangkut hak ulayat tanah dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait garis batas negara. Kondisi ini menyebabkan terjadinya permukiman lintas negara.
“Terdapat warga negara PNG yang bermukim di wilayah Indonesia dan sebaliknya,” kata Mathius Fakhiri.
BACA JUGA:Gempa M 4,3 Guncang Sarmi, Papua, Pusat Gempa di Laut
Pengelolaan SDA dan SDM Belum Optimal
Isu keempat adalah pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dinilai belum optimal, termasuk maraknya eksploitasi ilegal dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
“Pengelolaan lingkungan masih bersifat komoditi pertanian. Pola pengelolaan masih bersifat tradisional,” ujarnya.
Isu kelima berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, hingga keterbatasan sarana prasarana dasar.
BACA JUGA:Komite Eksekutif Papua dan Bappenas Bahas RAPPP Otsus dan Musrenbang Papua
Kerawanan Lintas Batas Negara
Isu keenam menyangkut kerawanan lintas batas, seperti perdagangan ilegal, penyeberangan tanpa dokumen, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, hingga persoalan kewarganegaraan ganda.