PAPUA.DISWAY.ID - Pimpinan Komite Eksekutif Papua (KEP) menggelar pertemuan koordinasi dengan Deputi Pengembangan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Otonomi Khusus (Otsus) serta persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus Papua.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Bappenas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, pada Senin (19/1/2026).
Pimpinan KEP Hadir Lengkap
Dalam pertemuan tersebut, hadir pimpinan Komite Eksekutif Papua, yakni Velix Wanggai, Paulus Waterpauw, Ignasius Yogo, dan Billy Mambrasar, didampingi jajaran staf KEP.
Agenda koordinasi ini menjadi pertemuan awal pada tahun 2026 untuk menyelaraskan arah perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua.
BACA JUGA:Wamendagri Dorong Percepatan RAP Dana Otsus 2026 di Papua
Konsolidasi Awal Perencanaan Pembangunan Papua
Usai pertemuan, Velix Wanggai menjelaskan bahwa koordinasi dengan Bappenas merupakan langkah awal konsolidasi perencanaan pembangunan Papua pada awal tahun.
“Hari ini Kementerian PPN/Bappenas mengundang kami, Komite Eksekutif Papua, untuk membahas langkah-langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua,” ujar Velix.
Menurutnya, momentum awal tahun dinilai strategis untuk menyatukan arah kebijakan, program, anggaran, hingga penentuan lokasi pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah di Papua.
Pembahasan Masih Bersifat Makro
Velix menyebutkan, pembahasan dalam pertemuan tersebut masih berada pada tataran makro dan menyangkut arah besar pembangunan nasional di Papua.
“Pembahasan hari ini masih bersifat makro, terkait arah besar pembangunan nasional di Tanah Papua. Hal ini mencakup berbagai perspektif, mulai dari ekonomi, sosial, dan keamanan, hingga aspek ekologi seperti perlindungan hutan, masyarakat adat, serta hak wilayah,” jelasnya.
Ia menegaskan, Komite Eksekutif Papua dan Bappenas memiliki kesepahaman mengenai pentingnya penyatuan pandangan dalam melihat posisi dan kontribusi Papua terhadap target pembangunan nasional.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Tiba di London, Mahasiswa Papua Serahkan Buku Perdamaian
Tekankan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan
Velix menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan.
“Pembangunan yang kita dorong bukan hanya soal percepatan, tetapi juga memastikan bahwa proses pembangunan tidak merusak lingkungan hidup, hutan, serta ekosistem sosial masyarakat Papua. Prinsip keberlanjutan dan keadilan harus menjadi landasan utama,” tegas Velix.
RAPPP Papua 2025–2029 Jadi Acuan
Lebih lanjut, mantan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan itu menyampaikan bahwa Komite Eksekutif Papua telah menyusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua periode 2025–2029.