PAPUA.DISWAY.ID - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Askolani melakukan kunjungan kerja ke Papua pada Senin (9/2/2026) untuk meninjau pelaksanaan program pembangunan sekaligus memperkuat koordinasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Askolani didampingi Direktur Dana Transfer Khusus Purwanto, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Jaka Sucipta, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Izharul Haq.
Tinjau Rumah Produksi Ikan Asap di Sentani
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan pembangunan Rumah Produksi Ikan Asap yang berlokasi di Jalan Dunlop Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Fasilitas ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya peningkatan nilai tambah hasil perikanan serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Program tersebut diharapkan mampu mendorong hilirisasi sektor perikanan sehingga memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
Dukung Nelayan OAP di Pelabuhan Hamadi
Agenda selanjutnya, Askolani meninjau pengadaan kapal, motor tempel 15 PK, serta alat tangkap ikan bagi nelayan Orang Asli Papua (OAP) di Pelabuhan Perikanan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Jayapura.
Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas nelayan, mendukung keberlanjutan perikanan tangkap, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.
Bahas Kebijakan Fiskal Daerah Bersama Pemprov Papua
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan audiensi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua yang dihadiri Asisten I, II, dan III Sekretariat Daerah Provinsi Papua serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pertemuan itu dibahas berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan fiskal daerah, optimalisasi pemanfaatan dana transfer ke daerah, hingga usulan program prioritas Pemerintah Provinsi Papua kepada pemerintah pusat.
Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung percepatan pembangunan, penguatan fiskal daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.