PAPUA.DISWAY.ID - Kementerian PPN/Bappenas bersama para gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua memperkuat komitmen mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 melalui Dialog Strategis yang digelar di Gedung BPKAD Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (30/7).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara daring, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, serta para bupati dan wali kota se-Tanah Papua.
RAPPP 2025–2029 merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041. Program tersebut mengusung tiga misi utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang dijabarkan ke dalam 19 program prioritas.
Sinergi Jadi Kunci Keberhasilan
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan percepatan pembangunan Papua hanya dapat berhasil apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah.
“Bagi kita, pembangunan Papua bukan sekadar pembangunan sebuah kawasan. Ini adalah ikhtiar nasional untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang sama untuk maju, berkembang, dan menikmati hasil pembangunan,” ujar Febrian.
Ia menjelaskan penyelarasan program daerah dengan RAPPP terus diperkuat melalui Musrenbang Otsus Papua yang menghimpun aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
Sebagai tindak lanjut, Bappenas akan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengarah Papua, serta Komite Eksekutif Papua guna memastikan implementasi RAPPP berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).