Hearing Center Pertama di Papua Resmi Dibuka, Kogabwilhan III Salurkan Alat Bantu Dengar
Kogabwilhan III meresmikan Hearing Center pertama di Papua di RSUD Jayapura.--Istimewa
PAPUA.DISWAY.ID - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III menyalurkan bantuan alat bantu dengar kepada penyandang tunarungu di PAPUA. Bantuan tersebut diberikan bertepatan dengan peresmian Hearing Center pertama di Provinsi PAPUA yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.
Peresmian fasilitas ini menjadi tonggak penting dalam peningkatan layanan kesehatan pendengaran di Tanah Papua, sekaligus membuka akses yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.
BACA JUGA:Pemkab Jayapura Awasi Ketat Program Makan Bergizi Gratis agar Tepat Sasaran
Hearing Center Pertama di Papua Resmi Beroperasi
Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, mengatakan kehadiran Hearing Center di RSUD Jayapura menandai babak baru pelayanan kesehatan pendengaran yang lebih modern dan terpadu.
“Alhamdulillah, masyarakat Papua kini sudah dapat menikmati layanan kesehatan pendengaran yang lengkap, mulai dari pemeriksaan audiometri, layanan THT, hingga pengobatan gangguan pendengaran melalui Hearing Center pertama di Papua,” ujar Bambang, Jumat (9/1/2026).
Ia menegaskan, bantuan alat bantu dengar yang disalurkan merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung penguatan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
BACA JUGA:Pemprov Papua Salurkan Bantuan Rp500 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
TNI Dorong Layanan Kesehatan Inklusif
Selain alat bantu dengar, Kogabwilhan III juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat, terutama penyandang disabilitas yang sedang menjalani perawatan di RSUD Jayapura.
Menurut Bambang, kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Provinsi Papua menjadi kunci utama dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
“Bersama Pemerintah Provinsi Papua dan para pemangku kepentingan lainnya di Bumi Cendrawasih, TNI berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang menjamin kesempatan dan akses yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas,” ungkapnya.
BACA JUGA:Gubernur Papua Tegaskan Tak Ada Izin Baru Sawit, Fokus Alihkan Lahan ke Kakao
Akses Setara sebagai Pemenuhan Hak Asasi
Bambang menambahkan, penyediaan infrastruktur kesehatan yang ramah disabilitas merupakan langkah strategis untuk menghilangkan hambatan fisik maupun nonfisik dalam layanan publik.
Menurutnya, pelayanan kesehatan yang inklusif tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
“Pelayanan kesehatan yang inklusif memungkinkan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, hidup sehat, mandiri, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa,” pungkas Bambang.
Sumber:
- Share:
