Papua Darurat HIV-AIDS: Catat 23.500 Kasus, Kota Jayapura Tertinggi

PAPUA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Papua memperingati Hari AIDS Sedunia di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (1/12/2025). Dalam kegiatan tersebut, Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Papua, Anton Mote, mengungkapkan jumlah penderita HIV-AIDS di Papua hingga Juni 2025 telah mencapai 23.500 kasus.

Kota Jayapura Tercatat sebagai Wilayah dengan Kasus Tertinggi

Anton menyebutkan, dari delapan kabupaten/kota, Kota Jayapura menjadi daerah dengan kasus tertinggi mencapai 1.200 kasus. Mayoritas ODHA berada pada kelompok usia produktif 19–25 tahun serta usia lanjut 49 tahun.

“Dari 8 kota dan kabupaten di Papua, Kota Jayapura memiliki kasus paling tinggi di Provinsi Papua, dan ODHA paling banyak usia produktif masih muda,” jelas Anton.

Ia mengungkapkan tingginya angka infeksi tidak lepas dari perilaku berisiko, pergaulan bebas, rendahnya kesadaran untuk memeriksakan diri, serta kepatuhan rendah dalam mengonsumsi obat ARV.

“Rentan terkena karena pergaulan bebas, sehingga pencegahan awal minum obat ARV dan kurangnya kesadaran untuk periksakan diri. Memang kasus HIV-AIDS perlu semua pihak saling sinergi dan kolaborasi aktif untuk eliminasi kasus,” ungkapnya.

BACA JUGA:Isu Papua Paling Sensitif di Internet, Pakar Ingatkan Bahaya Distorsi Informasi di Ruang Digital

Fakhiri: Penanggulangan HIV-AIDS Jadi Program Prioritas Papua

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan epidemi HIV-AIDS di Papua memerlukan penanganan cepat, terencana, dan lintas sektor.

"Kasus epidemi HIV-AIDS di Papua cukup tinggi, sehingga kondisi ini menuntut langkah percepatan yang tidak hanya fokus penanganan medis," ujar Fakhiri.

Fakhiri menyatakan penanggulangan HIV-AIDS telah ditetapkan sebagai program prioritas sejak 100 hari pertama pemerintahannya.

Ia mengajak pemda kabupaten/kota untuk memperkuat intervensi KPA daerah guna mendukung penanggulangan secara menyeluruh.

“Momentum ini saya mengajak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi mewujudkan Papua yang cerdas, sehat, produktif serta bebas dari infeksi baru HIV,” katanya.

BACA JUGA:Ini Penyebab Rumah Sakit di Papua Gagal Tangani Irene Sokoy, Menkes Budi Beberkan Fakta

Ajakan Tidak Mendiskriminasi ODHA

Fakhiri juga meminta masyarakat menghindari stigma terhadap ODHA dan mendukung mereka menjalani hidup dengan layak.

"Mari kita dukung dan bantu saudara kita untuk tetap semangat menjalani hidup dengan semangat serta bermakna," ucapnya.

Ia mengingatkan seluruh masyarakat untuk menjaga perilaku hidup sehat, menghindari aktivitas berisiko, serta memahami bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berarti.

"Kasus ini di Papua cukup tinggi, maka berperilaku yang sehat, satu nyawa orang Papua sangat berarti bagi Papua," terangnya.

BACA JUGA:Puan Maharani Soroti Ibu Hamil Meninggal di Jayapura, DPR Siap Turun Tangan

Program 2025–2030 Difokuskan pada Edukasi dan Penguatan Layanan

Pemerintah Papua juga menyiapkan kerangka kerja 2025–2030 yang menitikberatkan pada edukasi publik, promosi kesehatan, riset sosial, serta penanganan layanan berbasis komunitas.

Fakhiri menekankan perlunya penguatan kapasitas guru, tokoh agama, relawan, hingga lembaga masyarakat agar edukasi HIV dapat menjangkau wilayah adat dan daerah terpencil.

Di sisi pelayanan, pemerintah mendorong keberlanjutan pendampingan ODHA serta memastikan obat antiretroviral tersedia tanpa hambatan.

“Hasil penanggulangan HIV tidak akan maksimal tanpa konsolidasi di level kabupaten/kota,” ujar Fakhiri.

Sumber: