Pemerintah Targetkan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua Beroperasi pada 2028

Pemerintah Targetkan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua Beroperasi pada 2028

Wamendagri Ribka Haluk mengawal pembangunan pusat pemerintahan empat DOB Papua dengan target seluruh kawasan beroperasi pada 2028.--Dok. Kemendagri

PAPUA.DISWAY.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Pemerintah menargetkan seluruh kawasan pusat pemerintahan (KPP) tersebut dapat beroperasi pada 2028.

Komitmen itu disampaikan Ribka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Evaluasi juga mencakup kebutuhan anggaran serta keberlanjutan pembangunan agar fasilitas pemerintahan di empat DOB dapat segera difungsikan.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU atas komitmen pembangunan infrastruktur empat DOB Papua," ujar Ribka usai mengikuti rapat tersebut.

Ribka Dorong Kepastian Anggaran Pembangunan 2027

Menurut Ribka, pembangunan fasilitas pemerintahan menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ia memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur di tiga wilayah DOB lainnya telah berjalan.

Ribka pun mendorong agar kebutuhan anggaran pembangunan pada 2027 memperoleh kepastian, terutama untuk pembangunan KPP Papua Pegunungan dan penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan.

"Saya juga mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh KPP DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028," sambungnya.

Pembangunan Papua Pegunungan Direncanakan Dilelang pada 2027

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait kebutuhan anggaran pembangunan.

Apabila kepastian anggaran telah diperoleh, pembangunan KPP Papua Pegunungan direncanakan dapat dilelang lebih awal pada 2027 melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2027–2028.

Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan sehingga fasilitas pemerintahan dapat diselesaikan sesuai target.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan di empat DOB Papua diharapkan berjalan lebih optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Pantja Dharma Oetojo, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU Adenan Rasyid, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Sumber: