Papua Percepat TPAKD untuk Perluas Layanan Keuangan hingga Pelosok Kampung

PAPUA.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi PAPUA memperkuat upaya perluasan akses layanan keuangan hingga ke kampung, termasuk wilayah pesisir dan pegunungan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi lintas sektor serta percepatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan perluasan akses keuangan harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Layanan keuangan diharapkan menjangkau petani, nelayan, pekebun, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, hingga generasi muda.

Menurut Christian, perluasan akses tersebut harus diiringi peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu mengelola keuangan, memahami risiko, menghindari penipuan, serta mengambil keputusan keuangan secara tepat.

“Bulan inklusi keuangan bukan sekadar kegiatan seremoni, melainkan gerakan bersama untuk memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan yang aman, mudah, terjangkau, dan bertanggung jawab,” katanya di Jayapura, Minggu.

Literasi Keuangan Perlu Diperkuat

Christian menilai akses layanan keuangan yang lebih luas, disertai pemahaman memadai, dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Namun, pemanfaatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan masing-masing.

“Layanan keuangan harus menjadi sarana untuk membuka peluang, bukan menambah beban masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaannya perlu dilakukan secara bijak, produktif, dan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing,” ujarnya.

Ia menegaskan, layanan keuangan tidak hanya perlu tersedia, tetapi juga harus dapat dimanfaatkan secara aman dan bertanggung jawab. Karena itu, edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan pemahaman terhadap risiko menjadi bagian penting dalam memperluas inklusi keuangan di Papua.

Percepatan TPAKD Butuh Kolaborasi

Christian mengatakan pembangunan Papua membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), industri jasa keuangan, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, hingga seluruh elemen masyarakat.

Melalui percepatan TPAKD, Pemprov Papua berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memperluas akses layanan keuangan secara berkelanjutan.

Dengan upaya tersebut, inklusi keuangan diharapkan tidak hanya menjadi agenda selama Bulan Inklusi Keuangan, tetapi juga mampu mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah kampung.

Sumber: