Kominfo Papua Identifikasi 12 Hoaks Sepanjang 2026, Warga Diminta Waspada
Kominfo Papua mengidentifikasi 12 hoaks sepanjang Januari-Juli 2026. Masyarakat diimbau cek fakta dan hanya mengakses informasi dari sumber resmi.--Dok. Pemprov Papua
PAPUA.DISWAY.ID - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi PAPUA mengidentifikasi 12 isu hoaks yang berkaitan dengan PAPUA sepanjang Januari hingga Juli 2026. Informasi palsu tersebut didominasi isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, hingga penyalahgunaan nama pejabat daerah.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, mengatakan penyebaran hoaks masih menjadi tantangan di ruang digital. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat memverifikasi informasi sebelum membagikannya.
“Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya, dan biasakan melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi kepada orang lain,” ujar Jeri.
Isu Keamanan hingga Akun Palsu Pejabat
Jeri menjelaskan, sejumlah hoaks yang teridentifikasi berkaitan dengan isu penangkapan anggota KKB dan warga negara asing, rencana pemindahan satu juta warga Israel ke Papua, hingga klaim keberadaan pangkalan militer asing di Papua.
Kominfo juga menemukan informasi palsu mengenai pelayanan publik, undian berhadiah Bank Papua, bantuan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Gubernur Papua, bantuan senilai Rp147 miliar, akun media sosial palsu yang mencatut nama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, serta kabar libur khusus untuk menyaksikan final Piala Dunia 2026.
Kominfo Perkuat Literasi Digital
Menurut Jeri, Kominfo Papua terus meningkatkan pemantauan ruang digital dan melakukan klarifikasi terhadap informasi yang terbukti tidak benar.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat edukasi literasi digital agar masyarakat semakin kritis dalam memilah informasi yang beredar di media sosial.
“Masyarakat juga diimbau untuk memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah, media massa yang kredibel, maupun layanan cek fakta yang tersedia. Saring sebelum sharing menjadi langkah sederhana untuk menghentikan penyebaran hoaks,” katanya.
Ia berharap kolaborasi pemerintah, media, komunitas, tokoh masyarakat, dan warga dapat menciptakan ruang digital Papua yang sehat, produktif, dan bebas dari penyebaran disinformasi.
Sumber: